Ads 468x60px

Kamis, 09 April 2015

Walikota Paparkan Langsung Program Kerja Strategis

SETU (MTI) Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Tangerang Selatan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digelar di Gedung Graha Widya Bhakti, Puspiptek, Setu, Senin (30/3). Kegiatan ini, untuk menyeleksi usulan masyarakat yang sudah masuk melalui kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany yang datang sejak pagi hari langsung memaparkan beragam rencana program tahun 2016 mendatang. Di hadapan ratusan tamu yang datang, mulai dari Wakil Walikota, Sekda, Kepala SKPD, perwakilan dari Pemprov Banten hingga masyarakat dari berbagai unsur. Selama kurang lebih dua jam Walikota Airin membahas mengenai hasil pembangunan selama empat tahun ke belakang dan rencana pembangunan pada 2016 nanti. "Untuk pembangunan Taman Budaya, tetap akan dilakukan pada tahun anggaran ini (2015). Anggarannya dipangkas menjadi tujuh miliar. Konsepnya terbuka, agar masyarakat juga bisa menikmati," kata Walikota sembari menunjuk ke slide show animasi Taman Budaya. Tak hanya Taman Budaya, beragam program kerja lain seperti progres pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangsel (KP2KTS) juga turut dibahasnya. Selain itu, ada juga rencanan pembangunan Gedung DPRD Kota Tangsel, yang bakal dibangun tahun ini dengan total anggaran mencapai Rp.85 miliar. "Desainnya yang membuat Pak Ridwan Kamil, sebelum beliau menjadi Walikota Bandung," kata dia. Walikota menambahkan, pembangunan Depo Arsip Tangsel masuk dalam tahun anggaran 2016. "Depo Arsip jadi prioritas 2016. Karena segala macam arsip harus disimpan di tempat yang aman." Tahun depan, Pemkot Tangsel juga berencana membuat sky view atau pedestrian layang di Hutan Kota I kawasan BSD. "Saya sudah lihat dan rasakan langsung antusias masyarakat yang tinggi dan kebutuhan akan taman kota sebagai tempat rekreasi dan olah raga". jogging track yang biasa digunakan oleh masyarakat di taman kota relatif sempit, namum apabila dilebarkan khawatir akan mengganggu ekosistem pohon-pohon rindang yang tumbuh di sana. "makanya kita kembangkan jogging track,Kita sudah koordinasi dengan pengembang." jelas Walikota. Dibantu beberapa Kepala SKPD, dijelaskan juga program-program strategis yang dibutuhan masyarakat. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman - Taher Rochmadi menjelaskan menjelaskan rencana pembangunan Taman Pemakaman Umum terpadu di Kawasan Kecamatan setu. TPU yang mematok target lahan hingga 20 Ha ini akan mengakomodir kebutuhan warga akan pemakaman. "akan ada pengelompokkan makam menurut agama." ujar Taher. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo - Sukanta turut menjelaskan rencana pembangunan terminal pondok cabe di Pamulang. "kita terus lengkapi sarana dan prasarana di lokasi terminal. dan saat ini, masalah yang menjadi perhatian utama adalah akses jalan masuk menuju terminal yang masih sempit dan perlu pelebaran."ujar Sukanta. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel Teddy Meiyadi mengaku ada sekitar 4000-an usulan pembangunan yang dibahas pada Musrenbang tingkat Kota. Ribuan usulan itu diusulkan masyarakat melalui Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan. "Tidak semua (usulan) bisa dimasukkan. Karena kemampuan APBD terbatas. Maka itu kita bahas untuk menentukan prioritas," kata pria berkaca mata ini. APBD Kota Tangerang Selatan, nantinya bakal dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur sebanyak 68 persen, sektor pendidikan 20 persen, penanganan kemiskinan dan pengangguran lima persen dan sisanya lima sampai 10 persen untuk peningkatan kualitas SDM. "Peningkatan kualitas SDM menjadi konsentrasi kami. Di semua daerah pun begitu. Ini menjadi penunjang pembangunan suatu daerah," kata dia seraya mengaku estimasi APBD Kota Tangerang Selatan 2016 mencapai Rp3,5 triliun. Sementara itu Kepala Bapeda Provinsi Banten - Yanuar, menjamin bahwa pembangunan jalan-jalan yang menjadi kewenangan Provinsi yang ada di wilayah Kota Tangerang selatan - yang selama ini banyak dikeluhkan warga, tahun ini akan dilakukan perbaikan. "sedang dalam tahap pelelangan. mudah-mudahan tidak ada hambatan yang berarti sehingga keluhan masyarakat.
Read More.. Share

LURAH PAKU ALAM MENGANTISIPASI MASALAH ISIS

Tangerang Selatan (MTI) Kelurahan Paku Alam memperketat pelayanan warga. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran paham Islamic State (ISIS), Pihak kelurahan bekerjasama dengan kamtibmas Babinsa dan tokoh masyarakat mewaspadai perilaku warga yang mencurigakan. Lurah Paku Alam, H. Sulaeman mengimbau RW, RT dan warga untuk mewaspadai keluarga yang cenderung tertutup dengan warga lainnya. Tokoh masyarakat dan ulama juga berperan mewaspadai penyebaran paham yang menyesatkan warga. Pihak kelurahan juga memeriksa ketat calon warga yang akan membuat kartu tanda penduduk (KTP) di wilayah ini. Warga yang pindah domisili juga tak luput dari perhatian petugas. Warga yang bertamu lebih dari 24 jam diminta segera melapor ke rukun tetanggga (RT) setempat. Dan Apapun yang diusulkan lurah paku alam selalu terwujud sesuai dengan keinginan masyarakat Paku Alam yaitu pendidikan gratis, kesehatan, infrastruktur, dan kita bisa melihat hampir tidak ada lagi sekolah yang tidak layak gedung-gedungnya pun sangat bagus dan tidak kalah dengan DKI Jakarta sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar dan mengajar sangat lengkap Sekloah gratis yang ditunggu - tunggu masyarakat kota tangsel itu ternyata bukan isapan jempol belaka sudah menjadi kenyataan, begitu pula dengan pembangunan puskesmas, rumah sakit, infsrastruktur, kantor kelurahan dan kecamatan untuk memberikan pelayanan masyarakat yang prima. tidak ada yang tidak bisa kalau ada niat untuk mamajukan kota tangerang selatan itu pun kalau masyarakat bisa bekerja sama dan ibu wali kota tangerang selatan Airin Rachmi Diany memohon do'a dan kerja samanya. (Doni, Jun)
Read More.. Share

PELAYANAN DI DINAS PENCATATAN SIPIL LAMBAT

Tangerang Selatan (MTI) pelayanan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil tangerang selatan sangat lama sama seperti membuat KTP, Kartu Keluarga, Surat Pindah Dll. Awalnya di kelurahan 1 hari, di kecamatan 1 hari, itu wajar. Sedangkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (DUKCAPIL) sangat lama sampai 4 s/d 14 hari kerja, Sedangkan di DKI Jakarta hanya 1 hari selasai semua serba cepat. Gratis pula, padahal KTP, Kartu Keluarga, Dll sangat lah penting, seharusnya pemerintah kota tangerang selatan mencontoh DKI JAKARTA dalam pelayanan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil sangat Setiap hari warga mengeluh ke awak media tangsel karena lambatnya mengurus berkas surat pindah, KTP, Kartu Keluarga, Dll di Disdukcapil kota tangerang selatan, dan warga menudiing Ka Disdukcapil tidak becus kerja dalam melayani masyarakat Tangerang Selatan, “Padahal semua persyaratan lengkap, kalau tidak lengkap pasti dikembalikan saat mendaftar,” Pantauan media tangsel, banyak warga yang datang ke ruang Bidang Kependudukan untuk mengambil berkas yang sudah jadi harus pulang dengan tangan hampa karena belum jadi. Padahal banyak diantara mereka yang sudah memasukkan berkas sejak dua pekan yang lalu. (JUN)
Read More.. Share

Adik Atut dan Airin Merapat ke Agung Laksono

Golkar kubu Agung Laksono bergerak secara simultan merangkul kader-kader partai beringin. Satu persatu pengurus Golkar yang awalnya loyal ke Ical pindah kubu mendukung Agung, di antaranya adalah pengurus DPD I Golkar Banten. ditemani Ketua DPP Golkar hasil Munas Jakarta, Ace Hasan Syadzily, Agung Laksono menggelar pertemuan dengan DPD I Banten yang dipimpin oleh Ratu Tatu Chasanah di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Para pengurus DPD II Banten juga ikut dalam pertemuan itu. Hadir dalam pertemuan itu Ketua DPD II Pandeglang Wawan Gunawan, Ketua DPD II Kota Tangerang Abdul Syukur, DPD II Kota Tangerang Selatan Airin Rahmi Diani, Ketua DPD II Kota Serang Tb Haerul Zaman, Ketua DPD II Kabupaten Serang SM Hartono, Ketua DPD II Lebak Kasmin, Pengurus DPD I Banten Suparman, dan Ketua DPD I Banten Ratu Tatu Chasanah. "Terkait kebijakan DPP Partai Golkar pasca keluarnya Surat Kemenkumham," kata Ace Hasan saat ditanya soal isi pertemuan. Pertemuan ini menjadi sinyal makin menguatnya kepengurusan Agung di internal Golkar. Selain para pengurus daerah yang mulai merapat, anggota Fraksi Golkar di DPR juga mulai loncat kubu ke barisan pendukung Agung Laksono.
Read More.. Share

Gacho Siap Maju di Pilkada Tangsel

Tangerang Selatan (MTI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), mulai membuka pendaftaran bakal Calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota. Dibukanya pendaftaran tersebut, langsung dimanfaatkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, Gacho Sunarso untuk mendaftarkan diri. Alhasil, Gacho menjadi pendaftar pertama ke DPC PD. Gacho Sunarso datang ke Dewan Perwakilan Cabang Partai Demokrat tanpa ditemani pendukungnya dan langsung diwawancarai oleh Tim Penjaringan DPC Partai Demokrat. Menurut Gacho, dirinya sebagai warga kota pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini merasa terpanggil untuk mencalonkan diri melalui Partai Demokrat. “Setiap warga berhak untuk memilih dan dipilih. Sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,” terang politisi Partai Demokrat ini usai mendaftar di Dewan Perwakilan Cabang Demokrat. Gacho meyakini, dirinya dapat lolos dalam proses penjaringan yang dibuka partainya, mengingat dirinya merupakan salah satu kader partai yang sudah dua periode duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tangerang Selatan Dalam Pilkada Tangerang Selatan nanti, Gacho ingin semua calon bertindak jujur. Artinya, kata dia, jangan ada lagi politik uang. "Saya hanya minta kejujuran saja di sini. Tak ada lagi politik uang, Tolong hati-hati buat para calon, karena Gacho juga maju," ungkapnya. Selain itu, Gacho mengimbau kepada masyarakat agar tidak tergiur iming-iming uang yang diberikan calon Wali Kota nantinya. "Masyarakat Tangerang Selatan, khususnya kalangan bawah, jangan tergiur uang Rp 30 sampai Rp 50 ribu, karena kerugiannya lima tahun ke depan. buat kandidat juga harus jujur, jangan beli suara. Kita adu program aja," tegas Gacho. Kemudian, Gacho menekankan dalam Pilkada nanti tak ada uang Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kepentingan kampanye. "Saya berharap bahwa APBD milik rakyat, bukan milik incumbent. Karena uang rakyat, harus dikembalikan kepada rakyat," ujarnya. (Juanda, Eko)
Read More.. Share