Tangerang Selatan (MTS).
Mendikbud sebagai yang paling
bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia
saat ini. terlalu menganggap enteng penyelenggaraan UN sehingga
banyak masalah terjadi. Seperti penundaan UN di 11 provinsi karena pengepakan
soal, terselipnya lembar soal dalam paket pelajaraan yang tengah diuji, hingga
masalah teknis yang dinilai carut-marut PT
Ghalia Indonesia Printing yang dituding menjadi penyebab utama tertundanya
ujian nasional di 11 Provinsi. “Bagaimana bisa satu perusahaan memegang 11
provinsi? Padahal ada enam pemenang tender. Seharusnya 33 provinsi di
Indonesia, pengadaannya dibagi rata ke enam perusahaan."
"Menteri harus bertanggung
jawab. Ia harus berani berhenti secara jantan,"
praktisi
dunia pendidikan geram. Bahkan, ada yang menuntut Mendikbud Mohammad Nuh untuk
mundur dari jabatannya. Keterlambatan
pencetakan dan pendistribusian soal UN pada 2013 bukanlah kasus yang berdiri
sendiri. Ada banyak faktor yang mengiringinya. Mulai dari persoalan teknis
pembuatan soal dan lelang sampai pada masalah kebijakan baru kemendikbud.
Setiap kali dilaksanakan, UN tidak pernah sepi
dari masalah. Pada tahun 2012 lalu, publik dikejutkan dengan adanya pemberitaan
tentang kebocoran kunci jawaban Menyikapi hal itu, mendikbud kala itu hanya
menyatakan akan segera menurunkan tim verifikasi ke lapangan. Sementara hasil
dari verifikasi itu tidak pernah disampaikan ke publik. akibat kebijakan UN
yang semakin ketat. Sejauh ini, UN telah menjadi momok yang menakutkan bagi
siswa dan juga para guru. Siswa takut UN karena khawatir tidak lulus.
Sementara, guru takut dengan UN karena bila siswanya banyak yang tidak lulus
otomatis akan menjatuhkan reputasi sekolahnya. Akhirnya, siswa dan guru
menghalalkan segala cara agar bisa mendapat hasil maksimal pada UN. Akibatnya,
para siswa dilegalkan dan bahkan dianjurkan menyontek. Di era kontemporer
seperti saat ini, banyak metode evaluasi KBM lain yang bisa diterapkan. Untuk
menguji kemampuan para siswa, tidak bisa disamaratakan secara nasional. Adalah
fakta bahwa sarana prasarana pendidikan di daerah terpencil tertinggal jauh
dari yang dimiliki oleh mereka yang belajar di perkotaan. Selain itu, boleh
jadi seorang anak lemah dalam matematika, bahasa Indonesia, dan IPA, tetapi
bisa saja dia sangat menguasai kesenian. Lalu mengapa pemerintah harus memaksa
dia untuk lulus matematika dan mengabaikan bakat alamiah yang dipunyainya?
Berapa banyak orang yang bisa survive dan mendatangkan kebaikan dengan hanya
menguasai kesenian? Kementerian yang dipimpin Mohammad Nuh itu dinilai gagal
menyelenggarakan ujian nasional secara serentak. Masalah utamanya, pencetakan
dan distribusi soal ujian tidak tuntas sampai batas waktu pelaksanaan ujian Dan
tedernya di indikasikan sarat dengan KKN, banyak pihak yang telah menyampaikan
kritik dan penolakan terhadap UN. Namun, kemendikbud tetap bersikukuh untuk
mempermanenkan penyelenggaraan UN. (Red)
Share
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar