ANGGARAN BUKU LKS BOSDA DI SDN TANGSEL TAHUN AJARAN 2013 DI INDIKASIKAN SARAT DENGAN KKN

Tangerang Selatan (MTS)

Pemkot tangsel terus mengupayakan pendidikan gratis tujuannya agar semua warga dari berbagai kalangan ekonomi bisa menikmati pendidikan prioritas pendidikan ini dibuktikan dengan mengolalikasikan anggaran yang besar jika pendidikan tidak diprioritaskan maka imbasnya kepada masyarakat akan banyak anak yang putus sekolah dikota ini porsi anggaran sebesar 20% dari APBN dan APBD salah satunya contoh indikator dari keperpihakkan Pemkot tangsel terhadap dunia pendidikan dan ini harus benar-benar dilaksanakan dengan amanah pendidikan hal pokok bagi warga negara indonesia, Pemkot tangsel terus berupaya menggratiskan biaya pendidikan dinas pendidikan tangsel melarang penerbit dan distributor menjual buku LKS yang sudah dianggarkan oleh BOSDA di208 sekolah dasar negeri yang ada ditangsel dengan adanya LKS BOSDA 2013 yang diterbitkan oleh CV Wara Wali memakai TIM KKG Tangsel namun sangat disayangkan TIM KKG Tangsel tersebut hanya Fiktip belaka karena setelah dikonfirmasi keberbagai pihak nama-nama yang tertulis sebagai TIM KKG mereka mengatakan tidak tahu menahu kalau nama mereka ada didalam TIM KKG tersebut jangankan untuk membuat soal yang ada diLKS BOSDA tersebut mengoreksi juga mereka tidak pernah dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap buku LKS yang sifatnya pembohongan  publik, ini dikarenakan dari pihak CV.Wara Wali tidak pernah memberi tahu kalau nama-nama mereka dicantumkan sebagai  TIM KKG pada buku LKS BOSDA Tahun ajaran 2013 seharusnya dalam pembuatan buku LKS ini sesuai dengan KTSP pihak sekolah memiliki wewenang penuh sebagai mitra tidak diajak kordinasi dalam pengadaannya dan yang lebih anehnya lagi anggaran yang begitu besar Miliaran Rupiah untuk pembuatan Lembar Kerja Siswa ini tidak melalui lelang ataupun tender oleh dinas pendidikan ketika hal ini ditanyakan kepada pihak terkait jawab mereka ini penunjukan langsung (PL)  persekolah setelah ditelusuri ternyata penunjukan langsung ini untuk 208 SDN setangsel aturan mana yang dipakai dinas pendidikan tangsel penunjukan langsung 208 SDN untuk satu penerbit saja begitu juga dengan tematik untuk satu penerbit yang sama kong kalingkong ini harus diusut oleh KPK dikarenakan anggaran BOSDA 2013 diindikasikan sarat dengan KKN seandainya dinas pendidikan tangsel menyetujui pencairan buku LKS bosda 2013 ini berarti ikut terlibat dengan pembohongan publik. (Rohana)

Share