KPK HARUS PERIKSA ANGGARAN BOSDA TAHUN 2012 DIINDIKASIKAN SARAT DENGAN KKN

Tangerang Selatan (MTS)

Dunia pendidikan khususnya untuk ruang lingkup kota tangerang selatan selama ini menjadi sorotan tajam dari berbagai sudut pandang baik dari masyarakat media maupun LSM.pemerintah Negara Republik Indonesia  memberi perhatian khusus begitupun pemerintah daerah dengan digolontorkannya bantuan melalaui program Bantuan Operasianal Sekolah (BOS) dan Bantuan  (BOSDA) untuk meningkatkan mutu  serta kualitas pendidikan dengan pelayanan yang maksimal kepada semua siswa dan ini menjadi tanggung jawab bersama.dalam konstitusi anggaran untuk pendidikan adalah 20% dan pemda tangsel telah merealisasikannya namun tidak selayaknya hal ini dimanfaatkan oleh para oknum dinas pendidikan tangsel dinaikkannya anggaran bantuan operasional daerah (BOSDA) tahun ajaran 2012, SD dari Rp.12500 /siswa menjadi Rp.30000 /siswa tidak ada manfaatnya bagi siswa dan orang tua murid padahal dana tersebut sangat dibutuhkan  anak didik dan sekolah demi kelancaran proses belajar mengajar pencairan dana bosda ini sangat sulit dan berbelit belit anggaran yang mereka buat dan ajukan dikembalikan dengan alasan tidak lengkap dan salah  berkas  itupun diperbaiki sesuai dengan petunjuk mereka dan diajukan lagi tapi salah lagi sampai berkali kali hingga berlarut larut beberapa kepala sekolah menginginkan penyaluran bosda seperti dulu yaitu hibah  bukan seperti sekarang akhirnya semua dikerjakan dinas pendidikan tangsel kegunaannya mayoritas untuk belanja modal, dalam pengiriman barang dengan  anggaran bosda tersebut seperti AC, LAPTOP, SOFA ( KURSI TAMU ), INPOKUS, KAMERA, LEMARI, BUKU PAKET, BUKU LKS, MOBELER, PRINTER, TV,  Dan lain-lain. Dari bukti bukti hasil investigasi dan konfirmasi juga dari nara sumber yang tidak mau disebutkan namanya belanja modal dari anggaran BOSDA ini di indikasikan sarat dengan KKN yang lebih memprihatinkan lagi sekolah yang sudah membayar pajak tapi barang tak kunjung datang, ini yang sangat merugikan siswa serta orang tua siswa buku paket bahasa Indonesia dan matematika yang seharusnya turun awal tahun ajaran baru tahun 2012 tapi turun akhir februari 2013 disaat siswa sudah mulai UAS ujian akhir sekolah. KPK harus periksa anggaran BOSDA ini. (Rohana)

Share