Ads 468x60px

Kamis, 24 Oktober 2013

HATI-HATI ADA OKNUM MAFIA DAN PREMAN YANG BERKEDOK WARTAWAN BERGENTAYANGAN DITANGERANG SELATAN

Tangerang Selatan (MTS)
Salah satu terwujudnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan sebagaimana tercakup dalam pasal 28 undang-undang dasar 1945 maka kemerdekaan Pers wajib dihormati serta dihargai oleh semua pihak.
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan tatanan-tatanan hukum sebagaimana terurai dalam penjelasan undang-undang dasar 1945, maka untuk itu seluruh wartawan wajib menjunjung tinggi konstitusi serta menegakkan kemerdekaan Pers yang bertanggung jawab mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, meningkatkan harkat, martabat dan derajat manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi yang dilandasi pancasila.

Jika akhir-akhir ini ada dua orang oknum wartawan yang masih bersaudara (MM dan AF saudara ipar) mengaku-ngaku sebagai wartawan dilaporkan sering mengancam, memarah-marahi dan mencaci maki wartawan ditangerang selatan, tidak cukup disitu mafia berkedok wartawan tersebut melarang semua wartawan berkeliaran disekolah-sekolah, SKPD-SKPD, dan kantor-kantor pemerintahan untuk mencari berita di tangsel, oknum  mafia berkedok wartawan ini sering memarah-marahi kepala sekolah ditangerang selatan dan meminta uang sebesar Rp.300.000,- persekolah setangsel dengan alasan membayar tulisan serta mengejar-ngejar kepala sekolah sampai kerumah sambil menyodorkan kwitansi maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah menjurus kepada premanisme dan mafia salah seorang wartawan melaporkan kepada Forum Komunikasi Jurnalis (FKJ) bahwa dia diancam, dimaki-maki oleh oknum mafia yang berkedok wartawan (MM dan AF yang masih bersaudara) serta menghalang-halangi wartawan untuk meminta konfirmasi, oknum mafia dan preman ini juga memanggil temannya RN dia  juga sekretaris pokja yang dipimpin MM tersebut RN ini dipecat dari Koran Media Kota karena menggadaikan KTA Media Kota dipanti pijit.
Ketua FKJ Zaenal Arifien dari Koran Sinar Pagi setelah mengetahui masalah ini mengatakan saya tau betul kedua oknum tersebut kerjaannya selama ini memang merusak citra wartawan dan bertindak seperti mafia dan preman dalam melancarkan aksinya dan Agus G dari Koran Patroli yang mendengar langsung dan tau peristiwa ini mengatakan kita seorang wartawan tidak boleh takut menghadapi kelompok-kelompok mafia dan preman berkedok wartawan (MM dan AF yang masih bersaudara ipar) ini benar-benar menghancurkan profesi wartawan kita harus segera menghentikan perbuatan oknum ini. Dan Asep Kiki Permana dari Koran Target Buser mengatakan saya pernah dihalang-halangi dalam tugas mencari berita disekolah-sekolah maupun di SKPD-SKPD saya harus berkordinasi dulu dengan oknum mafia dan preman ini (MM dan AF yang masih bersaudara ipar) hal yang sama juga dialami oleh Udin Chandra dari Koran Progresif, Valentin Pimpred Koran Investigasi Birokrasi, Heri gondrong dari Koran TWH dan wartawan-wartawan yang lain juga mengalami nasip yang sama, setelah hal ini diberitahukan kepada Andi Bondan ketua PERWATAS (Persatuan Wartawan Tangerang Selatan), Maharaja dari PWI Tangsel, mengatakan mereka siap membantu dalam mengungkap kasus ini, ketua POKJA Wartawan mingguan Tangsel yang diakui setiap wartawan adalah saudara EKO dan tidak ada POKJA-POKJA lain. Menurut rohana yang mendapat laporan dari penerbit bahwa oknum mafia dan preman (MM dan saudara iparnya AF) sering memeras penerbit untuk meminta jatah sebagai Pengawal penjualan buku Tidak ada dalam pelajaran ilmu jurnalistik tugas wartawan itu membekingin, menghalang-halangin, memaki, menggebrak-gebrak meja, mempressure, menjustis, meminta-minta dengan paksa setiap tulisan dalam pemberitaan dan menghalang-halangin wartawan lainnya dalam mencari atau mengejar berita wartawan itu harus beretika dengan penuh rasa tanggung jawab dan arif bijaksana, tidak menyiarkan berita tulisan yang menyesatkan, memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, sadis, dan sensasi yang berlebihan, bukan mengancam-ngancam wartawan yang mempunyai bukti akurat suatu kasus dan menghalang-halanginya dalam mendapatkan konfirmasi dengan penerbit tersebut ujar Yantriman selaku sekretaris Forum komunikasi Jurnalis Tangerang Selatan (FKJ Tangsel) beliau menambahkan mari sama-sama kita bongkar semua kasus ini. Serta kita hentikan sepak terjang mafia dan preman yang berkedok wartawan dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
Read More.. Share

Minggu, 13 Oktober 2013

PERS DAN DINAS PENDIDIKAN SAMA-SAMA MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB

Tangerang Selatan (MTS)
Dimana dunia pendidikan pada dasarnya adalah sebagai salah satu faktor yang terpenting untuk mencerdaskan anak bangsa peran serta penyelenggara dunia didik serta sistim pembelajaran yang berkualitas dan bebas dari tiur bisnis dan bebas dari pungli dan kepentingan-kepentingan pribadi dari oknum-oknum  pejabat dinas pendidikan tangerang selatan menanggapi permasalahan yang terjadi ini dikarenakan carut marutnya sistim dunia pendidikan yang khususnya ditangerang selatan kalau  kita membahas soal   pendidikan dan kependidikan kitapun harus bertanya pada diri kita sendiri sebagai wartawan, bukan kah kita mempunyai tanggung jawab bersama dengan pendidikan dan kependidikan bisakah kita bersama-sama sebagai wartawan dan dinas penddikan tangsel bergandengan tangan membenahi carut marutnya dunia pendidikan ini. kemungkinan akan sulit tercipta rasa kemitraan, dalam sebuah hubungan yang dilakoni oleh kedua lembaga yang memiliki perbedaan namun,  tidak bagi wartawan dan dinas pendidikan tangerang selatan. kedua lembaga ini memiliki banyak perbedaan, tetapi hubungan keduanya terus berlangsung “bermitra”. Bahkan ‘kemitraan’ dinas pendidikan dan wartawan sudah berlangsung lama. Hal itu bisa dijajaki dengan pemahaman pada istiah lapan enam (86) yang merupakan sandi dengan arti ‘paham’ atau ‘mengerti’.
   Tetapi, kerap juga diartikan, bahkan menjadi populer istilah 86 menjadi pengganti suap atau sogok yang dihaluskan dengan sebutan ‘ungkapan terima kasih’. Banyak sekali jenis tindakan dinas pendidikan yang lantas berubah ‘terima kasih’. Misalnya, meminta wartawan untuk tidak memberitakan penemuan pelanggaran yang ada dilapangan.
   Siwartawan lantas diberi bingkisan ‘ungkapan terima kasih’ berupa amplop, sebagai awak media tak kaget dengan hubungan kedua lembaga yang  berbeda tapi tetap ‘bermitra’, jalinan hubungan ‘bermitra’ antara oknum watrawan dan oknum dinas pendidikan tangseel bisa beraneka ragam. bahkan bisa hingga  menyebabkan perbedaan pendapat, hingga menimbulkan kecurigaan diantara sesama wartawan. jika ada seseorang wartawan sedang mencecar sang pejabat dinas pendidikan dengan pertanyaan-pertanyaan tajam hingga membuat pejabat itu sulit menjawabnya. Terkadang ada saja oknum wartawan lainnya yang langsung nyeletuk agar pertanyaannya tidak mempersulit pejabat dinas pendidikan tersebut.
   Biasanya ini merupakan bentuk pembelaan sang oknum wartawan terhadap ‘atasannya’ dilapangan, karena kerap memperoleh lapan enam.
   Selayaknya dua lembaga ini bergandengan tangan untuk membenahi carut marutnya dunia pendidikan ditangsel apapun bentuk penemuan dan pelanggaran yang dilaporkan wartawan apa lagi menyangkut anggaran dinas pendidikan harus menindak lanjuti sampai pada penindakan dengan catatan penemuan tersebut harus benar, akurat disertai dengan bukti-bukti. Disini lah kedua lembaga ini bisa bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. (Rohana)
Read More.. Share

KPK HARUS PERIKSA ANGGARAN BOSDA TAHUN 2012 DIINDIKASIKAN SARAT DENGAN KKN

Tangerang Selatan (MTS)
Dunia pendidikan khususnya untuk ruang lingkup kota tangerang selatan selama ini menjadi sorotan tajam dari berbagai sudut pandang baik dari masyarakat media maupun LSM.pemerintah Negara Republik Indonesia  memberi perhatian khusus begitupun pemerintah daerah dengan digolontorkannya bantuan melalaui program Bantuan Operasianal Sekolah (BOS) dan Bantuan  (BOSDA) untuk meningkatkan mutu  serta kualitas pendidikan dengan pelayanan yang maksimal kepada semua siswa dan ini menjadi tanggung jawab bersama.dalam konstitusi anggaran untuk pendidikan adalah 20% dan pemda tangsel telah merealisasikannya namun tidak selayaknya hal ini dimanfaatkan oleh para oknum dinas pendidikan tangsel dinaikkannya anggaran bantuan operasional daerah (BOSDA) tahun ajaran 2012, SD dari Rp.12500 /siswa menjadi Rp.30000 /siswa tidak ada manfaatnya bagi siswa dan orang tua murid padahal dana tersebut sangat dibutuhkan  anak didik dan sekolah demi kelancaran proses belajar mengajar pencairan dana bosda ini sangat sulit dan berbelit belit anggaran yang mereka buat dan ajukan dikembalikan dengan alasan tidak lengkap dan salah  berkas  itupun diperbaiki sesuai dengan petunjuk mereka dan diajukan lagi tapi salah lagi sampai berkali kali hingga berlarut larut beberapa kepala sekolah menginginkan penyaluran bosda seperti dulu yaitu hibah  bukan seperti sekarang akhirnya semua dikerjakan dinas pendidikan tangsel kegunaannya mayoritas untuk belanja modal, dalam pengiriman barang dengan  anggaran bosda tersebut seperti AC, LAPTOP, SOFA ( KURSI TAMU ), INPOKUS, KAMERA, LEMARI, BUKU PAKET, BUKU LKS, MOBELER, PRINTER, TV,  Dan lain-lain. Dari bukti bukti hasil investigasi dan konfirmasi juga dari nara sumber yang tidak mau disebutkan namanya belanja modal dari anggaran BOSDA ini di indikasikan sarat dengan KKN yang lebih memprihatinkan lagi sekolah yang sudah membayar pajak tapi barang tak kunjung datang, ini yang sangat merugikan siswa serta orang tua siswa buku paket bahasa Indonesia dan matematika yang seharusnya turun awal tahun ajaran baru tahun 2012 tapi turun akhir februari 2013 disaat siswa sudah mulai UAS ujian akhir sekolah. KPK harus periksa anggaran BOSDA ini. (Rohana)
Read More.. Share

Sabtu, 12 Oktober 2013

ANGGARAN BUKU LKS BOSDA DI SDN TANGSEL TAHUN AJARAN 2013 DI INDIKASIKAN SARAT DENGAN KKN


Tangerang Selatan (MTS)
Pemkot tangsel terus mengupayakan pendidikan gratis tujuannya agar semua warga dari berbagai kalangan ekonomi bisa menikmati pendidikan prioritas pendidikan ini dibuktikan dengan mengolalikasikan anggaran yang besar jika pendidikan tidak diprioritaskan maka imbasnya kepada masyarakat akan banyak anak yang putus sekolah dikota ini porsi anggaran sebesar 20% dari APBN dan APBD salah satunya contoh indikator dari keperpihakkan Pemkot tangsel terhadap dunia pendidikan dan ini harus benar-benar dilaksanakan dengan amanah pendidikan hal pokok bagi warga negara indonesia, Pemkot tangsel terus berupaya menggratiskan biaya pendidikan dinas pendidikan tangsel melarang penerbit dan distributor menjual buku LKS yang sudah dianggarkan oleh BOSDA di208 sekolah dasar negeri yang ada ditangsel dengan adanya LKS BOSDA 2013 yang diterbitkan oleh CV Wara Wali memakai TIM KKG Tangsel namun sangat disayangkan TIM KKG Tangsel tersebut hanya Fiktip belaka karena setelah dikonfirmasi keberbagai pihak nama-nama yang tertulis sebagai TIM KKG mereka mengatakan tidak tahu menahu kalau nama mereka ada didalam TIM KKG tersebut jangankan untuk membuat soal yang ada diLKS BOSDA tersebut mengoreksi juga mereka tidak pernah dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap buku LKS yang sifatnya pembohongan  publik, ini dikarenakan dari pihak CV.Wara Wali tidak pernah memberi tahu kalau nama-nama mereka dicantumkan sebagai  TIM KKG pada buku LKS BOSDA Tahun ajaran 2013 seharusnya dalam pembuatan buku LKS ini sesuai dengan KTSP pihak sekolah memiliki wewenang penuh sebagai mitra tidak diajak kordinasi dalam pengadaannya dan yang lebih anehnya lagi anggaran yang begitu besar Miliaran Rupiah untuk pembuatan Lembar Kerja Siswa ini tidak melalui lelang ataupun tender oleh dinas pendidikan ketika hal ini ditanyakan kepada pihak terkait jawab mereka ini penunjukan langsung (PL)  persekolah setelah ditelusuri ternyata penunjukan langsung ini untuk 208 SDN setangsel aturan mana yang dipakai dinas pendidikan tangsel penunjukan langsung 208 SDN untuk satu penerbit saja begitu juga dengan tematik untuk satu penerbit yang sama kong kalingkong ini harus diusut oleh KPK dikarenakan anggaran BOSDA 2013 diindikasikan sarat dengan KKN seandainya dinas pendidikan tangsel menyetujui pencairan buku LKS bosda 2013 ini berarti ikut terlibat dengan pembohongan publik. (Rohana)
Read More.. Share

PULUHAN RIBU ORANG TUA WALI MURID TERTIPU


Tangerang Selatan (MTS)
Membahas soal pendidikan dan kependidikan memang tak ada habis-habisnya naiknya anggaran pendidikan 20% sesuai dengan Undang-Undang 45 hanya menciptakaan peluang dan pemanfaatan kong kalingkong  oknum pejabatnya untuk melakukan korupsi  pemerintah kota tangerang selatan sangat serius meningkatkan mutu pendidikan dan sekolah gratis untuk SD negri BOS  yang sebelumnya Rp. 48.000,- begitu pun dengan BOSDA  yang tadinya Rp 12.500,- naik menjadi Rp 30.000,- / siswa jadi untuk SD mendapatkan dana bos dan Bosda Rp 78.000,- / siswa per bulan dan setahunnya Rp 936.000,-  /Persiswa pertahun jumlah ini untuk standar pendidikan di tangsel sangat cukup kalau dikelola oleh sekolah yang bersangkutan sekolah gratis yang di canangkan ibu Walikota Tangerang Selatan bukanlah isapan jempol belaka dan mimpi tidur panjang kita, Ibu Walikota sudah menepati janjinya pendidikan bermutu dan sekolah gratis tapi apa yang terjadi dengan bosda anggaran 2012? Kepala seolah di Tangsel mengeluh karena pencairan dana bosda ini sangat sulit dan berbelit-belit anggaran yang mereka buat dan ajukan dikembalikan dengan alasan tidak lengkap dan salah berkas yang mereka ajukan itu pun diperbaiki sesuai dengan petunjuk mereka dan diajukan lagi tapi salah lagi sampai  berkali-kali sehingga berlarut-larut akhirnya semua dikerjakan dinas Pendidikan Tangerang Selatan ternyata kegunanya mayoritas untuk belanja modal termasuk untuk buku LKs dan Buku Paket, buku LKs yang dibiayai anggaran bosda ada 7 bidang mata pelajaran dan lks bosda itu harus dibagikan kesemua murid gratis dan hal ini jauh-jauh hari telah diberitahukan kesemuaa kepala sekolah bahwa  semester ganjil atau semester pertama tahun ajaran 2012 ada 7 bidang lks bosda yang harus dibagikan secara gratikepada semua siswa untuk meringankanbeban orang tua murid dan hal ini pun diberitahukan kepada semua penerbit pengiring buku lks bosda tetapi apa yang terjadi hampir semua penerbit nyolong start untuk menjual buku lks dengn mata pelajaran yang sama dari 7 bidang tersebut dan itu mereka lakukan disaat liburan sekolah kong kalingkong ini di kondisikan oleh kepla sekolah yang bersangkutan hal ini pernah ditanyakan ke sekolah yang bersangkutan jawaban mereka buku lks bosda terlambat datangnya ini adalah alasan kuno dan tidak masuk akal padahalkan semua sudah tahu 7 bidang buku lks bosda yang harus dibagikan kesemua murid secara gratis akhirnya buku tersebut hanya ditumpuk dan disimpan ada beberapa sekolah yang membagikan tapisemua percuma wali murid sudah membeli buku lks 7  bidang yang sama dari penerbit yang sama pula dan ketika ditanya dengan santainya mereka menjawab buku lks bosda tersebut untuk PR saja dan setiap sekolah yang ditanya bermacam-macam pula cara mereka berkelit dan hal yang sama ditanyakan juga keperbit pengiring buku lks bosdatersebut beberapa penerbit mengatakan 7 bidang mata pelajaran lks tersebut 4 bidang yang sama dari penerbit yang sama pula dan ketika ditanya dengan santainya mereka menjawab buku lks  bosda tersebut untuk PR saja dan setiap sekolah yang  ditanya bermacam-macam pula cara mereka berkelit dan hal yang sama ditanyakan juga keperbit pengiring buku lks bosdatersebut beberapa penerbit mengatakan 7 bidang mata pelajaran lks tersebut 4 bidang dikuasai atau milik Dz kami hanya membagikan saja perwilayah UPT kami dapat 3 bidang jadi kalau kami kirim 7 bidang lks bosda tersebut yang 4 bidang itu yang ada tulisan situ gintungnya milik Dz dan untuk, pembayaran yang kami punya 3 bidang atau semua buku lks anggaran bosda 2012pencairannya malalui Dz karena dari dinas tangsel menunjuk Dz sebagai pelaksana penerbitan 7 bidang buku LKS bosda tahun anggaran 2012 juga Dz lah yang membagi-bagikan ke kami dan ketika penerbit ditanya 3 bidang buku lks bosda yang mereka kirim itu mana bukunya mereka hanya menjawab sudah dikirim tapi itu tidak bisa dilihat dengan kejadian ini penerbit harus bertanggtung jawab begitu pun semua pihak yang terkait dengan buku lks bosda tahun anggaran 2012 untuk mengembalikan uang tersebut kepada yang berhak wali murid sebab mereka telah  terlanjur membeli buku lks regular kepada penerbit yang sama dan ini dikondisikan oleh kepala sekolah yang lebih megherankan lagi penunjukan langsung pengadaan buku lks bosda kepada 1 penerbit yang besar anggarannya diatas 4 Milliar ada apa ini.? ( Rohana )

Read More.. Share

REKOR MURI CUCI TANGAN DITANGERANG SELATAN


Tangerang Selatan (MTS)
Eka Hospital menyelenggarakan cuci tangan pakai sabun (CTPS) bekerjasama dengan PT Unilever Indonesia Tbk. melalui Lifebuoy bersama 15.000 siswa SD dari 300 SD yang berhasil meraih rekor MURI. ternyata telah mengalahakan rekor Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dalam acara yang hampir serupa.Pasalnya, rekor sebelumnya di Kota Bukit tinggi bulan Juni lalu itu hanya diikuti 12.219 orang. Sementara acara Cuci tangan di Tangsel diikuti lebih dari lima belas ribu peserta. Lebih dari 15.000 siswa SD dengan meriahnya melakukan gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Kegiatan yang dilakukan pada Sabtu (28/9) di Lapangan BSD, Tangerang, digelar dalam rangka Hari Cuci Tangan Sedunia (Global Handwashing Day) yang jatuh pada 15 Oktober mendatang. Lifebuoy bersama Eka Hospital bekerja sama dalam kegiatan akbar ini. Pelajar sekolah dasar mencuci tangan mereka pada pemecahan rekor MURI cuci tangan bersama di Lapangan Sunburst BSD, Serpong, Tangsel, Banten, Sabtu (28/9). Cuci tangan yang diikuti lima belas ribu murid sekolah dasar itu digagas Pemprov Banten bersama Pemkot Tangsel, Sinar Mas Group dan PT. Unilever sebagai bentuk edukasi kesehatan kepada masyarakat yang dimulai dari tangan.Kuman memang ada dimana-mana termasuk di tangan kita. Bahkan ada jutaan kuman yang bersarang di tangan kita, dan bukan hanya di bagian telapak, lho. jangan remehkan mencuci tangan jika kegiatan itu tidak  dilakukan secara baik dan benar, maka berbagai macam penyakit yang disebabkan kuman, antara lain sakit tenggorokan, panas, demam, sakit perut, muntah-muntah , batuk dan pilek akan menghatui hidup kita sehari-hari.
Menurut dr. Wani Devita Gunardi, SpMK dan Andri Eriek Steven CTPS merupakan langkah sederhana dengan dampak luar biasa bagi kesehatan. Hasil riset telah membuktikan, CTPS dapat mencegah tingkat diare hingga 50% dan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) hingga  45%. Bahkan ada penelitian terbaru dalam Journal of Environmental Research and Public Health. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa saat seorang mencuci tangannya dengan sabun dan air akan menghilangkan 92% organisme (penyebab penyakit infeksi) di tangan. “Untuk itu, CTPS harus dilakukan secara tepat sesuai dengan 12 langkah yang direkomendasikan WHO. CTPS perlu disosialisasikan terus-menerus dan dijadikan kebiasaan setiap lapisan masyarakat dimulai dari anak -anak,” begitu kata dr. Wani, ahli mikrobiologi dari Eka Hospital Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie juga kepala dinas pendidikan tangsel Mathoda dan kasi SD H. Yahya beserta jajarannya yang hadir di kegiatan itu memberikan respon positif atas kampanye cuci tangan pakai sabun tersebut. Menurutnya, hal itu dapat mengedukasi siswa Sekolah Dasar dalam kebersihan. Cuci tangan pakai sabun sejak dini sebagai salah satu bagian dari Prilaku Hidup Bersih Sehat. (Rohana)

Read More.. Share

Minggu, 21 April 2013

CARUT MARUT UN SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB

Tangerang Selatan (MTS).
Mendikbud sebagai yang paling bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia saat ini.  terlalu menganggap enteng penyelenggaraan UN sehingga banyak masalah terjadi. Seperti penundaan UN di 11 provinsi karena pengepakan soal, terselipnya lembar soal dalam paket pelajaraan yang tengah diuji, hingga masalah teknis yang dinilai carut-marut PT Ghalia Indonesia Printing yang dituding menjadi penyebab utama tertundanya ujian nasional di 11 Provinsi. “Bagaimana bisa satu perusahaan memegang 11 provinsi? Padahal ada enam pemenang tender. Seharusnya 33 provinsi di Indonesia, pengadaannya dibagi rata ke enam perusahaan."
"Menteri harus bertanggung jawab. Ia harus berani berhenti secara jantan," 
praktisi dunia pendidikan geram. Bahkan, ada yang menuntut Mendikbud Mohammad Nuh untuk mundur dari jabatannya. Keterlambatan pencetakan dan pendistribusian soal UN pada 2013 bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Ada banyak faktor yang mengiringinya. Mulai dari persoalan teknis pembuatan soal dan lelang sampai pada masalah kebijakan baru kemendikbud.
 Setiap kali dilaksanakan, UN tidak pernah sepi dari masalah. Pada tahun 2012 lalu, publik dikejutkan dengan adanya pemberitaan tentang kebocoran kunci jawaban Menyikapi hal itu, mendikbud kala itu hanya menyatakan akan segera menurunkan tim verifikasi ke lapangan. Sementara hasil dari verifikasi itu tidak pernah disampaikan ke publik. akibat kebijakan UN yang semakin ketat. Sejauh ini, UN telah menjadi momok yang menakutkan bagi siswa dan juga para guru. Siswa takut UN karena khawatir tidak lulus. Sementara, guru takut dengan UN karena bila siswanya banyak yang tidak lulus otomatis akan menjatuhkan reputasi sekolahnya. Akhirnya, siswa dan guru menghalalkan segala cara agar bisa mendapat hasil maksimal pada UN. Akibatnya, para siswa dilegalkan dan bahkan dianjurkan menyontek. Di era kontemporer seperti saat ini, banyak metode evaluasi KBM lain yang bisa diterapkan. Untuk menguji kemampuan para siswa, tidak bisa disamaratakan secara nasional. Adalah fakta bahwa sarana prasarana pendidikan di daerah terpencil tertinggal jauh dari yang dimiliki oleh mereka yang belajar di perkotaan. Selain itu, boleh jadi seorang anak lemah dalam matematika, bahasa Indonesia, dan IPA, tetapi bisa saja dia sangat menguasai kesenian. Lalu mengapa pemerintah harus memaksa dia untuk lulus matematika dan mengabaikan bakat alamiah yang dipunyainya? Berapa banyak orang yang bisa survive dan mendatangkan kebaikan dengan hanya menguasai kesenian? Kementerian yang dipimpin Mohammad Nuh itu dinilai gagal menyelenggarakan ujian nasional secara serentak. Masalah utamanya, pencetakan dan distribusi soal ujian tidak tuntas sampai batas waktu pelaksanaan ujian Dan tedernya di indikasikan sarat dengan KKN, banyak pihak yang telah menyampaikan kritik dan penolakan terhadap UN. Namun, kemendikbud tetap bersikukuh untuk mempermanenkan penyelenggaraan UN. (Red)

Read More.. Share

PERKETAT IZIN SUPERMARKET

Tangerang Selatan (MTS)
Banyak supermarket ditangerang selatan disegel satuan polisi pamong praja (satpol PP) sebab bangunan tersebut tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB). Diserpong ada supermarket disegel setahun yang lalu ternyata beroperasi akhirnya bangunan itu disegel petugas terkait disaksikan Anggota DPRD.
Pemerintah kota tangerang selatan diminta memperketat perizinan supermarket sebab keberadaannya berdampingan dengan pedagang kecil dan komuniti yang nyaris sama, bahkan ada supermarket didalam pasar tradisional seperti yang terjadi dipasar ciputat dan supermarket yang berdampingan dengan pasar mini pertamina yang menuai protes keras dari para pedagang dan berakhir dengan kekalahan para pedagang padahal supermarket tersebut adalah perumahan yang disulap menjadi supermarket yaitu perumahan pertamina dengan menjamurnya supermarket pedagang tradisional nasipnya semakin terjepit dan tergusur sumber yang diperoleh media tangerang selatan disenyalir pengusaha ritail tersebut perijinan tempaat usahanya bersetatus kontrak dengan jangka waktu puluhan tahun menurut prosedur mereka harus mengurus perijinan untuk IMB di BP2T operasional dinas perindustrian dan perdagangan dan badan lingkungan hidup daerah (BLHD). Menurut narasumber yang tidak mau disebutkan namanya ada supermarket ijinnya tidak lengkap tetap beroperasi (buka) menurut Abdul Somad peeemilik took mengatakan dampak sosial ekonomi masyarakat dengan keberadaan gerai itu sangat terasa karena kami harus bersaing kami berharap pemerintah kota tangerang selatan hendaknya melindungi pedagang tradisional, sebelumnya kami bisa menghasilkan kurang lebih Rp. 3.000.000 perhari dengan keberadaan supermarket tersebut sekarang penghasilan kami Cuma dibawah Rp. 2.000.000 perhari padahal kami berjualan dengan waktu yang lebih panjang hal yang dikaatakan pedagang ciputat omset saya anjlok gara-gara maraknya supermarket yang cenderung tidak dibatasi dan belum ada aturannya saya mohon Pemkod perketat ijin ritail tersebut (RED)
Read More.. Share

PROGRAM KOTA LAYAK MODELNYA BAGAIMANA

Tangerang selatan, MTS
Kota tangsel memprogramkan “kota layak Anak” (KLA) anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan cukup signifikan sejak maret 2011 pemkot Tangsel menjadi pilot projek untuk program tersebut. Anggaran itu bukan dikucurkan secara langsung, tetapi diakumulasikan kepada 5 satuan kerja perangkat derah (SKPD) dalam berbagai kegiatan yang mendukung KLA. Untuk yang menyangkut pendidikan dana itu dialokasikan ke dinas pendidikan.
Untuk kebutuhan kesehatan dikucuran kedinas kesehatan, demikian seterusnya. Tepatnya 5 pos dinas yang dimaksud adalah dinas sosial dan tenaga kerja dan transmigrasi, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLDH) dan badan Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencna bagaimana implementasi serta keterkaitan 5 SKDP terhadap peran sertanya ikut membangun Kota Layak Anak, ini harus terpenuhi misalnya hak sosial anak, hak untuk memperoleh kesehatan  yang merata, hak pendidikna untuk anak terkait wajib belajar 9  tahun dan seterusnya
Kota yang layak buat anak-anak itu modelnya bagaimana? Dengan alokasi angaran yang cukup dan merupakan himpunan dari pajak dan retribusi milik rakyat, pola kerangka demi terciptanya sebuah kota yang layak masih merupakan sesuatu yang membingungkan rakyat kecil (Red)
Read More.. Share

RUSUNAWA SERUA MULAI DI TEMPATI

Tangerang Selatan, MTS .

Rumah susun sewa (rusunawa) yang terletak di kelurahan serua kecamatan ciputat kota tangerang selatan yang diperlukan korban banjir situ gintug nampaknya mulai ditempati . lurah serua H. makum sagita mengakui kalau ditawarkan kepada masyarakat umum sebab warga korban situ gintung enggan menempati rusunawa tersebut.
Informasi kabid perumahan dan pemungkiman dinas tata kota tangsel . karsono mengatakan, memang pihak pusat dalam hal ini kementrian perumah rakyat telah menyerahkan kunci yg secara simbolis rusunawa – serua sudah siap untuk ditempati “, untuk bulan febuari lalu sekitar 10 KK akan menempatinya . rusunawa dibangun 4 lantai dengn jumlah 74 unit, masing-masing unti luasnya 27m2 . untuk biaya pemeliaraan ditargetkan sssekitar Rp.200.000-300.000 / unit / bulan . untuk lantai dasar Rp.250.000/ bulan . lantai 1 Rp240.000 / bulan . lantai 2 Rp.220.000 / bulan dan lantai 3 Rp.200.000 / bulan. (Red)
Read More.. Share

Kamis, 11 April 2013

TERMINAL PONDOK CABE AKAN DIFUNGSIKAN

Tangsel (MTS)
Terminal pondok cabe yang terletak dikelurahan pondok cabe udik kecamatan pamulang tangerang selatan akan dibangun. Terminal yang sudah puluhan tahun terbengkalai ini ternyata akan difungsikan walikota tangsel Hj. Airin Rachmi diany .SH kepada wartawan media tangerang selatan mengatakan, terminal pondok cabe akan difungsikan dan setiap kecamatan akan dibangun sub terminal ini diucapkan walikota disela – sela acara Musrembang dikecamatan pamulang yang lalu.
Pembangun terminal dipastikan terjadi tahun ini sebab, rencana pembangunan itu tinggal menunggu persetujuan walikota tangsel, jelas kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota tangsel Muksan sabari ini dilakukan karena rencana dishub kominfo membangun terminal dengan menggunakan pihak ketiga. Sehingga, model dan bentuk terminal akan disesuaikan dengan kesepakatan pemerintah dan pihak swasta. Pembangunan terminal pondok cabe paling tidak membutuhkan anggaran sebesar Rp. 85 miliard. Luas tanah untuk terminal 2,5 Hektar yang sudah menjadi pemkod tangerang selatan, sehingga tidak ada pembebasan lahan untuk mengurangi kemacetan dikawasan ciputat dan sekitarnya, memang memerlukan adanya sebuah terminal. Rencana akan dibangunnya terminal pondok cabe kami berharap semoga cepat selesai dan kemacetan diciputat dapat terselesaikan, ucap seorang sopir kepada wartawan media tangerang selatan. (Redaksi)
Read More.. Share

Selasa, 09 April 2013

JANGAN LUPAKAN SEJARAH

Presiden pertama republik Indonesia Soekarno yang lebih populernya “Bungkarno” punya pesan singkat yang ditujukan kepada bangsa Indonesia yaitu : jangan sekali – kali meninggalkan sejarah yang menjadi bahan pertanyaan setelah Indonesia merdeka sampai sekarang apakah pesan itu berjalan secara berkesinabungan dari masa ke masa. Dikhawatikan hanya generasi muda yang mendalami dan memahaminya, sementara banyak tokoh elit partai yang duduk dilembaga eksekutif dan legeslatif tidak memperdulikan itu.
Harus jujur dan diakui banyak catatan sejarah dalam buku – buku formal, tapi kemurniannya diragukan. Diduga diseting sejarah yang disusun berdasarkan kepentingan politik kekuasaan yang sedang menduduki suatu jabatan sehingga pada masa terjadinya proses peralihan kekuasaan terbuka tabir skenario sejarah yang tidak benar yang sudah tentu tidak mendidik tapi prihatin banyak buku – buku sejarah konsumsi anak didik yang ditarik peredarannya ini akibat catatan sejarah yang palsu.
Memang sejarah yang hakiki perlu diluruskan selain itu menghimpun bahan - bahan dari narasumber yang akurat dan layak dipercaya ada saksi sejarah yang dimintakan kesaksian dan pengakuannya seperti Presiden R.I. pertama selain proklamator juga penggali “pancasila” menyarukan dari sabang sampai maroeke pemimpin yang kharismatik begitu juga dengan Presiden R.I. kedua yakni soeharto banyak keberhasilan selama beliau memimpin negeri ini. Tapi kita maklum masih ada kekurangan disana sini masih ingat rakyat Indonesia kalaitu menganugrahkan gelar “bapak pembangunan” bahkan Indonesia dijuluki “’NEW TIGER OF ASIA”’ ini keberhasilan dibidang pertanian (swasembada pangan), keluarga berencana ( KB ) dan prumnas yang spektakuler yaitu : membubarkan P.K.I dan organisasi masanya menyarakan partai terlarang.
Begitu juga dengan BJ.Habibi, beliau sangat populer didalam dan diluar negeri. Pendiri ICMI ini dalam menjalankan roda roda dalam pemerintahanya mengandung prodan kontra, itulah demokrasi waktu terus berlalu rakyat lapisan bawah tidak mengerti politik siapa presidennya yang penting dapat membuktikan janjinya ketika kampanye dulu : rakyat sejahtera, pendidikan terjangkau, kesehatan terjamin, sembako murah, lapangan pekerjaan banyak, dan hukum ditegakkan.
Pemilu legislatf dan pemilu pesiden tahun 2014 ini momen penting untuk mengukir sejarah. Anggota dewan yang bermarkas disenayan dan persiden terpilih nanti, mampu mengakomodir kepentingan rakyat atau pro rakyat jelata sebab pepatah mengatakan suara rakyat adalah suara tuhan, kasihan rakyat sudah lama menderita, rakyat membutuhkan pemimpin yang NEGARAWAN, tegas, berani dan jujur, ini dapat dikenang sepanjang masa. (Zaenal arifien) 
Read More.. Share

Sabtu, 06 April 2013

SDN SAWAH 3 KECAMATAN CIPUTAT BEBAS DARI SEGALA PUNGUTAN PADA SISWA

Tangerang Selatan ( MTS )
Program wajib belajar 9 tahun dan sekolah geratis yang dicanangkan pemerintah pusat maupun daerah bukanlah sebuah mimpi tidur panjang dan isapan jempol belaka hal ini pasti bisa dilakukan sekarang juga tidak ada alasan ini dan itu lagi seandainya semua kepala sekolah menjalankan tugasnya dengan amanah ini telah dicontohkan oleh kepala sekolah SDN Sawah 3 kecamatan ciputat MARSUDIN. S.pd. dari pantauan wartawan selama satu tahun sekolah ini tidak memungut apa pun pada siswanya semua geratis dan bebas dari pungutan apa yang dilakukan kepala sekolah ini harus diacungkan jempolnya tanpa pungutan pun sekolah berjalan lancar tidak ada masalah juga tidak mengurangi kualitas pendidikan, mutu pendidikan terus dipacu untuk maju termasuk SDM para guru ini bisa dilakukan berkat kerjasama yang solid antara kepala sekolah dengan para guru beserta jajarannya, kebijakan yang dilakukan kepala sekolah ini betul - betul meringankan beban orang tua murid, kepala sekolah beserta guru berharap kerja samanya dengan orang tua murid walau sekolah gratis kita harus terus mendorong anak kita untuk belajar terus baik disekolah maupun dirumah dan berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk memantau perkembangan anak - anak kita sambil berkelakar kepala sekolah mengatakan jangan karena gratis orang tua murid jadi cuek semua jadi tanggung jawab sekolah pendidikan adalah tanggung jawab kita semua tidak ada lagi anak bangsa ini pada usia sekolah tidak bersekolah ( Rohana )
Read More.. Share

SDN 4 DAN 5 PONDOK RANJI KECAMATAN CIPUTAT TIMUR DENGAN GEDUNG BARU TERUS MAJU MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN


Tangerang Selatan, (MTS)


Ini memang sebuah perjuangan dari perjalanan yang panjang dan melelahkan bagi kepala sekolah untuk mencapai tujuan maju agar berkembangnnya kualitas pendidikan juga sarana dan prasarana, untuk itu butuh dorongan suport, dukungan dari semua pihak tentu harus di barengi dengan ketekunan kepala sekolah dalam memperjuangkannya dan tidak kenal lelah.
kenyataan ini terjadi di SDN 4 dan 5 Pondok Ranji, sebagai kepala sekolah tujuannya adalah mengeban amanah untuk bisa memajukan sekolahnya kearah perbaikan termasuk dari Segi SDM. Guru. Berkembangnya pembangunan sarana dan prasarana bangunan harus juga diiringi perkembangan mutu dan kualitas anak didik agar menjadi murid yang terbaik di kota tangerang selatan nantinya, sejalan dengan itu kita berharap kedepan keberadaan sekolah ini dengan gedung barunya semakin maju dan berkembang dengan pesat sejalan dengan perkembangan jaman menurut Dra. Euis hendra maryami dan H. Umardani S.pd.I
berbagai prestasi pun sudah banyak di raih hal itu pun tentunya sudah pasti berkat kerja keras kepala sekolah serta jajarannya ini tidak terlepas dari peranan aktif semua komponen sekolah dan masyarakat, dukungan bantuan dari pemerintah melalui dinas pendidikan juga membuktikan betapa bersungguh-sungguhnya pemerintah, khususnya kota tangerang selatan untuk meningkatkan mutu dan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan mottonya Cerdas, Modern, Relegius. (Rohana)
Read More.. Share

MALING MEMBOBOL SEKOLAH-SEKOLAH DI TANGERANG SELATAN







Tangerang Selatan, (MTS)

Kawanan perampok kembali beraksi di dunia pendidikan kali ini sasarannya sekolah-sekolah yang ada di tangerang selatan. akibatnya perangkat-perangkat laptop, printer, tipe, recorder, dari yang termahal sampai yang terkecil seperti Pianika, galon, sampai kekotak amal raib di gondol maling.
keterangan yang dihimpun wartawan, pencurian tersebut terjadi sejak turunnya dana bosda yang berbentuk barang-barang elektronik ke sekolah-sekolah dan kejadian ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat.
kepala sekolah mohon kepada dinas pendidikan untuk mencari solusi bagaimana cara mengatasinya apa menambah petugas keamanan sekolah sebab barang yang dicuri adalah ASET sekolah yang harus, ada pertanggung jawabannya otomatis harus ada juga tanggung jawab pengamanan.
kepada semua pihak yang terkait untuk memperhatikan masalah ini dengan serius dunia pendidikan adalah tanggung jawab kita semua jangan lagi ada perangkat yang di gondol maling sebab perangkat tersebut sangat penting untuk menunjang mutu Pendidikan (Rohana)

Read More.. Share

MENAGIH JANJI BUPATI TANGERANG



Bupati Tangerang tidak akan mempersulit penyerahan Aset tangerang selatan.

Tangerang Selatan, (MTS)
Belum di serahkannya beberapa ASET dari kabupaten tangerang ke kota tangerang selatan, mendapat tanggapan positif dari bupati tangerang Ahmed Zaki Iskandaar. pada prinsipnya, tidak akan mempersulit penyerahan ASET itu selama prosedur yang dilakukan sesuai dengan aturan, agar tidak sampai serah terima itu menjadi masalah di akhir baik untuk pemkab tangerang maupun kota tangerang selatan, jelas Zaki.
undang-undang no, 51 Tahun 2008 tentang pembetukan kota tangerang selatan mengisaratkan bahwa penyerahan ASET paling lambat kurun wakktu lima tahun berarti tahun 2013 penyerahan tuntas. wakil ketua DPRD tangerang selatan Syahabudin Hasyim saat konprensi PERS di bilang bintaro beberapa waktu yang lalu mengatakan mau tidak mau kabupaten tangerang itu orang tuanya tangerang selatan, kita tidak bisa juga meminta dengan paksa. dari situlah DPRD tidak bisa melakukan aksi politik yang lebih keras cara yang  baik untuk mendapatkan ASET dari kabupaten tangerang dengan cara dialog yang lebih intensif. itupun masih dalam proses pembicaraan yang terus kita lakukan hasilnya, belum tahu kapan bisa di serahkan.seharusnya pemkab tangerang segera menyerahkan ASET kota tangerang selatan, bisa menjadi cara untuk menjaga hubungan baik antara kabupaten tangerang dengan tangerang selatan. agar tidak ada yang mengira kabupaten mempertahankan dan tangerang selatan memaksa-maksa, kata Hadidin ketua komisi III DPRD kota tangerang selatan. (RED)
Read More.. Share

Kamis, 04 April 2013

KPK HARUS PERIKSA BUKU LKS SD YANG DI BIAYAI BOSDA TAHUN AJARAN 2012 DI TANGSEL SARAT DENGAN KKN

Tangerang Selatan (MTS),
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berjuang melaksanakan program wajib belajar atau sekolah gratis untuk SD program ini bertujuan untuk menyelamatkan pendidikan dan anak bangsa menuju masyarakat cerdas, modern, dan religius sesuai dengan motto Tangsel.
Pemerintah juga meningkatkan bantuan-bantuannya agar meringankan beban orang tua murid dan peningkatan kualitas pendidikan, untuk mengamankan program ini maka dibuatlah peraturan antara lain : peraturan menteri pendidikaan nasional Republik Indonesia No 11 tahun 2005 tentang buku teks pelajaran, peraturan menteri pendidikan nasional indonesia No 2 tahun 2008 tentang buku, peraturan menteri pendidikan dan kebudayan No 44 tahun 2012 dan perturan pemerintah No 17 tahun 2010, pasal 181 terdapat larangan.
Dari sini kita bisa melihat betapa bersungguh-sungguhya pemerintah menjalankan program wajib belajar dan sekolah gratis ini,tetapi yang terjadi di Tangerang Selatan malah sebaliknya, Buku Lks Bosda tahun ajaran 2012 yang nilainya milyaran rupiah tidak pernah diumumkan  di media lokal maupun media nasional kapan Tendernya dan siapa pemenang Tendernya. Siswa dan orang tua siswapun tidak tau ada buku gratis dari anggaran BOP  
Buku Lks Bosda yang seharusnya dibagikan secara gratis malah tidak  membagikan dan hal ini sangat merugikan siswa dan orang tua siswa. Jadi semakin jelaslah bahwa buku LKS Bosda tahun ajaran 2012 yang sudah dibayar ke penerbit atau pemenang Tender yang tidak jelas itu menjadi percuma dan tak ada gunanya kalau buku tersebut hanya di tumpuk dan disimpan oleh sekolah-sekolah yang bersangkutan karena tidak dibagikan ke siswa untuk apa gunanya? Buku LKS tersebut pun penulisnya tidak bisa di pertanggung jawabkan kebenarannya ini sebuah pembohongan publik dan di temukan juga speck halaman yang berbeda dari buku-buku tersebut .Menurut narasumber yang tidak mau disebutkan namanya harga buku tersebut pun tidak wajar  terlalu tinggi  karna isi buku dan penulisnya tidak bisa dipertanggung jawabkan buku LKS tersebut dianggap ilegal Hal ini pernah ditanyakan Wartawan kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan kenapa buku LKS BOP tidak dibagikan? jawaban mereka buku tersebut terlambat datangnya jawaban ini adalah sebuah pembohongan yang mendasar,  Tidak ada alasan buku LKS yang di biaya Bosda tidak dibagikan dengan alasan terlambat datangnya, karena semua penerbit yang ikut sebagai pengiring,pengirim di LKS Bosda itu juga pemain buku reguler dan seharusnya mereka tidak menjual tujuh ( 7 ) bidang buku lks yang sudah dianggarkan oleh Bosda
Banyak lagi bukti-bukti dari hasil investigasi dan konfirmasi yang kami punya, ini benar-benar pelanggaran .
Buku LKS SD yang dibiayai Bosda di tangsel memang sarat akan KKN, KPK harus memeriksa Disdik, Sekdis, Penerbit, dan semua pihak yang terkait di tangsel {Rohana }
Read More.. Share

Rabu, 03 April 2013

KEJAKSAAN HARUS PERIKSA KONG KALINGKONG BELANJA MODAL UNTUK SDN TANGSEL DARI ANGGARAN BOSDA TAHUN AJARAN 2012

TANGERANG SELATAN ( MTS )
Dunia pendidikan khususnya untuk ruang lingkup kota tangerang selatan selama ini menjadi sorotan tajam dari berbagai sudut pandang baik dari masyarakat media maupun LSM.pemerintah Negara Republik Indonesia  memberi perhatian khusus begitupun pemerintah daerah dengan digolontorkannya bantuan melalaui program Bantuan Operasianal Sekolah (BOS) dan Bantuan  (BOSDA) untuk meningkatkan mutu  serta kualitas pendidikan dengan pelayanan yang maksimal kepada semua siswa dan ini menjadi tanggung jawab bersama.dalam konstitusi anggaran untuk pendidikan adalah 20% dan pemda tangsel telah merealisasikannya namun tidak selayaknya hal ini dimanfaatkan oleh para oknum dinas pendidikan tangsel dinaikkannya anggaran bantuan operasional daerah (BOSDA) tahun ajaran 2012, SD dari Rp.12500 /siswa menjadi Rp.30000 /siswa tidak ada manfaatnya bagi siswa dan orang tua murid padahal dana tersebut sangat dibutuhkan anak didik dan sekolah demi kelancaran proses belajar mengajar pencairan dana bosda ini sangat sulit dan berbelit belit anggaran yang mereka buat dan ajukan dikembalikan dengan alasan tidak lengkap dan salah  berkas  itupun diperbaiki sesuai dengan petunjuk mereka dan diajukan lagi tapi salah lagi sampai berkali kali hingga berlarut larut beberapa kepala sekolah menginginkan penyaluran bosda seperti dulu yaitu hibah bukan seperti sekarang akhirnya semua dikerjakan dinas pendidikan tangsel kegunaannya mayoritas untuk belanja modal, dalam pengiriman barang dengan  anggaran bosda tersebut seperti AC, LAPTOP, SOFA ( KURSI TAMU ), INPOKUS, KAMERA, LEMARI, BUKU PAKET, BUKU LKS, MOBELER, PRINTER, TV, Dan lain-lain. Dari bukti bukti hasil investigasi dan konfirmasi juga dari nara sumber yang tidak mau disebutkan namanya belanja modal dari anggaran BOSDA ini di indikasikan sarat dengan KKN yang lebih memprihatinkan lagi sekolah yang sudah membayar pajak tapi barang tak kunjung datang, siapa sebenernya yang menanggung pajak dari proyek mereka ini yang sangat merugikan siswa serta orang tua siswa buku paket bahasa Indonesia dan matematika yang seharusnya turun awal tahun ajaran baru tahun 2012 tapi turun akhir februari 2013 disaat siswa sudah mulai UAS ujian akhir sekolah. kejaksaan harus periksa anggaran BOSDA ini.
Read More.. Share

TUNTASKAN KASUS – KASUS MEGA KORUPSI

JAKARTA, MTS
Aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) segera tuntaskan kasus – kasus mega korupsi seperti bantuan lukuiditas bank Indonesia (BLBI), century, dan hambalang menurut anggota komisi III DPRRI Ahmad yani kasus ini sudah terang benderang.
Ketua dewan Pembina partai gerindra prabowo. S. mengatakan sejarah telah menunjukan bahwa negara besar seperti unisoviet dan rezim penguasa yang kuat di timur tengah bisa tumbang tidak ada uang untuk tentara dan rakyat karena korupsi dan inefisiensi meraja lela dari tingkat elit, kasus korupsi dan inefisiensi anggaran di Indonesia sudah masuk pada stadium membahayakan dan mengancam kedaulatan bangsa, bila tidak segera dilakukan perubahan kebijakan Indonesia berada diambang negara gagal. Rakyat yang tidak sejahtera dan minimnya anggaran keamanan akan memunculkan persoalan yang berujung pada aksi huru hara, ini dikatakan prabowo pada acara dialog nasionaal diselenggarakan oleh ICMI jawa barat dibandung beberapa waktu yang lalu.
Korupsi kini merupakan ancaman bagi demokrasi ada tiga modus, pertama, partai mencari uang dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai partai pemerintah atau penguasa ada rante pengalokasian anggaran proyek, bansos dan berbagai usaha lain mencari dari APBN. Kedua kurangnya kontrol partai diluar pemerintah atau oposisi. Ketiga politisasi birokrasi sebagai usaha melancarkan jalannya korupsi ada usaha mempartaikan birokrasi ini tampak jelas sejumlah kementrian yang dipimpin politisi partai plitik, jelas fadli zon wakil ketua partai gerindra
Wakil ketua KPK busyro moqoddas mengatakan sebanyak 1408 kasus korupsi yang merampok uang rakyat Rp. 39,3 triliun selama 2004 – 2011, menjadi bukti buruk korupsi, ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga berbagai pihak. Dunia sekarang tidak bisa lagi menoleransi hadirnya individu tanpa integritas. Tren dunia adalah menuju tata kelola yang baik, integrtas penuh dari hilangnya korupsi. Tandas rektor universitas petama dina anies baswedan. Sebaliknya di indonesia cacat integritas masih diberi ruang. Buktinya, individu yang pernah terjerat kasus korupsi bisa maju mejadi bupati.
Kasus korupsi telah menyebabkan pemiskinan secara struktural, konflik horizontal, dan akhirnya menimbulkan krisis peran negara. Hal yang menyedihkan sekaligus menghawatirkan,korusi beregenerasi kegenerasi itu tampaknya dari sejumlah tersangka korupsi dibawah 40 tahun yang belakangan semakin banyak, keterlibatan kaum perempuan juga meningkat, kata busyro. M ( red ).
Read More.. Share

Minggu, 10 Maret 2013

PEJABAT HARUSNYA SINERGI DENGAN WARTAWAN MINGGUAN

Kepala dinas tak perlu alergi dengan wartawan mingguan

Wartawan Profesional bukan dilihat dari medianya atau uji kompetensi yang dimiliki tapi dilihat dari hasil tulisan dan kinerjanya.

Tangerang selatan, (MTS)
Pejabat dan wartawan sama-sama sebagai pekerja yang mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing sebagai abdi negara dan jurnalis  sebagai kontrol sosial seperti diatur undang-undang republik ini.Tetapi nyaris hubungan pejabat dan wartawan seperti tidak bermakna  karena banyak pejabat alergi melihat kuli tinta.Bisa jadi tidak harmonisnya hubungan itu karena telah terjadi stagnasi komunikasi     atau adanya opini yang dibentuk oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab sehingga tercipta hipotesa seakan wartawan Cuma cari-cari masalah anggapan ini belum tentu salah dan belum tentu bisa dibenarkan ,tetapi vonis sudah terlanjur menghujat keduanya sehingga ada istilah pejabat korup serta wartawan memeras tetapi tidak ada oknum wartawan dengan pejabat jotos-jotosan seperti anggota dewan, itu mungkin karena pejabat dan oknum tadi lebih mengedepankan kemampuan intlektual ketimbang kemampuan emosional berita tentang “ Aib ” nya wartawan yang disebut oknum itu, bukan lagi rahasia untuk para pejabat serta keluarganya dirumah di isyu miring tentang wartawan memang sudah sampai ketangga istana serta masuk ke dapur-dapur rumah pejabat. Biasanya para oknum pejabat selalu curhat dengan istrinya kalau hari ini, kemarin dan entah sampai kapan, dirinya selalu dikejar-kejar wartawan sehingga kerjanya tidak konsen. Tetapi lain halnya bila oknum pejabat itu membawa uang banyak kerumah dan selalu merahasiakan uang hasil apa. Setidaknya ia hanya bilang uang titipan atau hasil bisnis.
Hebatnya, untuk menghindari wartawan tidak sedikit oknum pejabat menyiapkan ruangan khusus serta tempat pertemuan. Tidak cukup sampai disitu untuk mengecilkan wartawan mingguan tangsel    mereka  membiayai workshop tentang kode etik jurnalis dan kewartawanan. Aneh memang, tetapi itulah bukti tidak harmonisnya hubungan pejabat dengan wartawan. Workshop tadi tentu memancing perhatian banyak orang. Alangkah baiknya workshop tersebut diadakan untuk membina para pejabat bagaimana menjadi pelayan masyarakat yang baik dan tidak korup. Masyarakat awam pun mungkin mengerti, bahwa tidak ada satu pun larangan yang membatasi kerja serta langkah wartawan sampai kekutub utara, karena wartawan dilindungi oleh Undang-Undang.
Bila saja kita mencermati adanya oknum pejabat yang selalu menghindar dari wartawan, tentu bisa dikatakan oknum pejabat itu, tidaklah jujur. Andai saja apa adanya dan jawab pertanyaan wartawan sesuai kewenangannya. Bila ada indikasi oknum wartawan melakukan intimidasi dan pemerasan laporkan saja kepada pihak kepolisian. Tetapi yang sangat pasti, pejabat yang disebut oknum tadi tidak mungkin melapor. Karena itu, sama artinya mereka menggali kuburnya sendiri karena memang ada “ Borok “ yang mereka tutupi. Alhasil, oknum pejabat itu harus menyiapkan “ Amplop “ untuk wartawan, kendati isinya hanya senilai kulit kacang yang pantas untuk dibuang.terungkapnya kasus korupsi ditanah air, adalah bukti-bukti banyaknya pejabat seperti oknum tadi. Mulai dari pejabat lurah sampai ketingkat menteri yang dekat dengan istana. Lalu,masih pantaskah bila ada tudingan wartawan telah mengganggu kinerja pejabat, sementara triliunan rupiah uang rakyat habis “ Dijilat “ pejabat.
 Jauh-jauh hari seperti tempo doeloe dan sebelum kekuatan reformasi merubah peradaban republik ini. Wartawan adalah sosok kuli tinta yang sangat egani dan banyak dijuluki sebagai “ Seniman “. Mereka selalu mengantongi rasa idealisme serta kesetiakawanan sesama frofesi.
Idealisme itu sekarang dipertanyakan oleh rekan-rekan wartawan mingguan, masih bisakah idealisme itu dipertahankan, sementara mereka butuh makan dan oknum pejabat menggoda untuk menerima amplop pemberiannya.
Kalau hadiah amplop dari pejabat yang “  bersih “ itu tentu adalah uang halal karena mereka bukanlah oknum, kendati wartawan tadi telah melanggar kode etik jurnalistik bahwa wartawan tidak boleh menerima sesuatu, baik untuk memberitakan atau tidak memberitakan. Tetapi bisa menjadi “Haram” ketika yang memberikan amplop itu adalah oknum yang diduga telah banyak melakukan kesalahan.
Tidak semua pejabat bisa dibilang oknum dan tidak semua wartawan bisa dikatakan oknum karena masih ada dari mereka yang tidak tergoda karena niat dan kejujuran hati dan mereka mungkin dapat menghindar dari sebutan oknum tetapi sulit membedakan tipisnya antara halal dan haram.
Read More.. Share